EMPAT TUGAS DIPLOMASI

Jika ditinjau maknanya yang paling luas, yang meliputi keseluruhan jajaran politik luar negeri, tugas diplomasi itu ada empat macam: (1) diplomasi harus menetapkan tujuannya berdasarkan kekuatan yang sesungguhnya dan cakap yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan ini. (2) diplomasi harus menilai tujuan-tujuan negara lain dan kekuatan yang sesungguhnya dan cakap yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan ini. (3) diplomasi harus menetapkank seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok satu sama lain. (4) diplomasi harus menggunakan sarana-sarana yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kegagalan dalam salah satu tugas ini dapat membahayakan keberhasilan politik luar negeri dan dengan itu perdamain dunia.

Perlengkapan Diplomasi

Tugas keempat diplomasi ini merupakan elemen-elemen dasar politik luar negeri di mana-mana dan pada setiap waktu. Kita dapat mengatakan bahwa kepala suku primitif yang memelihara hubungan-hubungan politik dengan suku bangsa tetangganya harus menjalankannya. 

Semuanya perlengkapan diplomasi yang terorganisani ini ada dua: kantor-kantr departemen luar negeri di ibu kota masing-masing negara dan wakil-wakil diplomatik yang di kirim oleh departemen luar negeri  ke ibu kota-ibu kota negar asing. Kantor departemen luar negeri merupakan lembaga pembentuk kebijakan, perencanaan utama politik luar negeri dimana kesan-kesan yang datang dari luar negeri dikumpulkan dan dinilai, dimana politik luar negeri diformulasikan, dan dimana dorongan-dorongan hati yang keluar diubah oleh wakil-wakil diplomat yang bersangkutan ke dalam politik luar negeri yang aktual. Sementar kantor departemen luar negeri itu merupakan perencenaan utama politik luar negeri, maka wakl-wakil diplomatik adalah mata, telinga, mulut, ujung jarinya dan seolah-olah perwujudan dari urain perjalanannya. Diplomat yang bersangkutan menjalankan tiga fungsi dasar untuk negaranya, fungsi simbolis, hukum dan politik.

Perwakilan Simbolis

Diplomat pertama-tama merupakan wakil simbolis negaranya. Demikianlah, ia selalu menjalankan fungsi-fungsi simbolis bagi diplomat-diplomat lain dan pemerintah asing diana ia di tempatkan. Fungsi-fungsi ini merupakan suatu pengujian di satu pihak, martabat negaranya yang dipertahankan di luar negeri, dan lain pihak, martabat di mana negaranya sendiri menghormati negara yang pemerintahnya memberikan penghormatan kepadanya.

Duta besar indonesia di New York, misalnya, akan mewakili presiden Indonesia dalam fungsi-fungsi di mana ia diundang dan dalam fungsi-fungsinya yang diprakarsainya sendiri, seperti jamuan-jamuan makan kenegaraan, resepsi-resepsi, dan lain sebagainya. Sementar memberikan jamuan, diplomat yang bersangkutan tidak bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu, akan tetapi sebagai simbol simbolis negaranya.

Perwakilan yang Sah

Diplomat juga bertindak sebagai wakil sah negaranya. Ia adalah wakil yang sah dari pemerintahnya dalam arti yang sama dengan badan hukum dalam negeri yang berkedudukan di wilmington, delawere, yang di wakili yang sah negara-negara d kota-kota besar lainnya.

Wakil-wakil ini bertindak atas nama fiksi hukum itu yang kita sebut sebagai korporasi (badan hukum), membuat pernyataan-pernyataan yang besifat mengikat berdasarkan itu, menadatangani kontrak-kontrak untuk dipenuhi berdasarkan itu, dan bertindak dalam batas-batas yang tercanum dalam ketetapan-ketetapan badan hukum tsb. Seolah-olah mereka itu badan koporasi tsb.

Perwakilan Politik

Diplomat, bersama kantor departemen luar negeri, menentukan arah politik luar negerinya. Ini adalah benar-benar fungsinya yang sangat penting. Karena departemen luar negeri adalah merupakan pusat nadi politik luar negeri, maka perwakilan-perwakilan luar negeri diplomatik adalah urat-urat nadi yang jauh letaknya yang memelihara lalu lintas dua arah antar pusat dan dunia luar.

Dipundak para diplomat terletak beban pelaksanaan tugas setidak-tidaknya salah satu ari empat tugas diplomasi yang dibicarakan di atas. Mereka harus menilai tujuan-tujuan negara lain dan kekuatan yang sesungguhnya dan cakap yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Untuk mendapat informasi-informasi mengenai rencana pemerintah dimana mereka ditugaskan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pejabat-pejabat pemerintah, dan pimpinan-pimpinan politik.

Jika sampai pada evaluasi kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya dan cakap dari suatu negara, maka misi diplomatik menghadapi aspek-aspek bermutu tinggi dan organisasi mata-mata rahasia. Petugas-petugas yang tinggi  kedudukannya dalam angkatan bersenjata didelhasikan di berbagai misi diplomatik sebagai atase militer, laut, darat, dan udara, mereka bertanggung jawab mengumlkan informasi mengenai persenjataan aktual dan yang sedang direncanakan, senjata-senjata baru, potensi militer, organisasi militer, dan rencana-rencana perang negara bersangkutan, dengan sarana apapun yang tersedia.

Dalam fungsi pengumpulan informasi ini, terutama informasi rahasia dengan mana dapat ditetapkan plotikluar negeri sendiri, merupakan akar, dari diplomasi modern. Dalam abad pertengahan dianggap sebagai wajar, jika duta khusus seorang pangeran yang berpergian ke negara asing adalah seorang mata-mata.


Daftar Pustaka

Thompson, kenneth W. Politics Among Nations: the srtuggle for power and peace. Alfred A. Knopf Inc.

Read More

IDEOLOGI YANG KHAS DALAM POLITIK LUAR NEGERI

Hakikat politik internasional menyebabkan, politik imperialisme praktik selalu melakukan penyamaran ideologis, sedangkan politik status quo lebih sering di sajikan menurut keadaan yang sesungguhnya.

a.       Politik status quo

Politik status quo sering mampu mengungkapkan hakikatnya yang sebenarnya dan membuang kedok-kedok ideologis, oleh karena berdasarkan eksistensinya yang sesungguhnya, status quo sudah memperoleh keabsahan moral tertentu. Oleh sebab itu negara yang menempuh politik status quo berusaha keras untuk pelestarian kekuasaan yang dimilikinya. Negara itu mungkin dapat menghindari perlunya untuk menghilangkan kebencian negara lain dan perasaan ragu-ragunya sendiri ini terutama untuk demikian, kalau pemeliharaan status quo teritorial tidak mudah terkena serangan moral atau hukum, dan kalau kekuatan nasional menurut tradisi semata-mata dipakai untuk pelarian status. Sebagaimana yang dikatakan oleh Demosthenes¹:

Sebab tidak akan ada orang yang berperang untuk menambah kekuasaan, semudah yang dilakukannnya untuk mempertahankan miliknya; akan tetapi, kalau semua berjuang mati-matian untuk tetap memiliki segala sesuatu yang terancam akan hilang, tidak demikian dengan halnya dengan penambahan kekuasaan; memang, manusia menjadikannya itu sebagai tujuan mereka, akan tetapi kalau dicegah, mereka tidak merasa diperlakukan secara tidak adil oleh lawan-lawan mereka.

Hukum internasional melaksanakan fungsi ideologi yang serupa untuk politik status quo. Setiap ketertiban hukum, terutama cenderung sebagai kekuatan sosial yang statis. Ketertiban itu menentukan pembagian kekuasaan tertentu dan memberikan standar dan proses untuk memastikan dan memeliharanya dalam keadaan konkret.

Ideologi Imperialis

Politik imperialis selalu memerlukan ideologi, imperialis selalu mempunyai tanggung jawab. Kata Gibbon: “untuk setiap perang, alasan keamanan atau pembalasan dendam, kehormatan atau semangat, hak atau kemudahan, mungkin dengan mudah diperoleh dalam yurisprudensi dari si penakluk”².

Sejauh idiologi yang khas dalam imperialisme memaksa konsep hukum, ideologi itu tidak dapat dengan layak merujuk dengan hukum intersional yang positif, yakni, hukum internasional menurut keadaan yang berlaku, sifat dinamis imperialisme memerlukan ideologi yang dinamis pula.

Pada saat politik imperialisme tidak diarahkan terhadap status quo tertentu akibat kekalahan dalam perang, akan tetapi tumbuh dari kekosongan kekuasaan yang mengundang penaklukan, maka ideologi moral yang menjadikannya tugas menaklukkan yang tidak terelakkan untuk menggantikan seruan terhadap hukum alam yang adil melawan hukum yang positif yang tidak adil. Lalu untuk menaklukkan yang lemah, muncul sebagai “beban orang kulit putuh”, “tugas nasional”, “seruan nasib” “tugas suci”.

Imperialisme kolonial khususnya, sering kedok semboyan-semboyan ideologis semacam ini, seperti “berkah peradaban barat” yang merupakan tugas penakluk untuk membawanya kepadanya bangsa-bangsa yang kult berwarna di dunia. Ideologi jepang “demi daerah kemakmuran bersama” di asia timur raya, mengandung konotasi yang sama dari tugas kemanusiaan.

Manakala filsafat politik dianut dengan semangat kesetiaan seperti agama, maka bersama dengan politik imperialisme, politik siap pakai untuk penyamaran ideologis. Imperialisme nopoleon menjelajahi eropa dengan panji-panji “kemerdekaan, persamaan, persaudaraan”. Imperialisme Rusia, teristimewa dalam cita-citanya untuk konstatinopel dan selat Dardanella, dengan berturut-turut dan serentak memakai agama orthodoks, pan-slavisme, revolusi dunia, dan kepungan terhadap kepungan kapitalis.

Dizaman modern, terutama di bawah pengaruh filsafat sosial dari Darwin dan Spencer, ideologi imperialisme lebih menyukai argumen biologis. Di alihkan dalam politik internasional, filsafat siapa yang paling sehat dia akan bertahan hidup, melihat dalam keunggulan militer negara yang kuat atas suatu gejala yang lemah, yang menjadikan negara yang lemah sebagai, subjek yang sudah di tetapkan sebelumnya oleh negara yang kuat. Menurut filsafat ini, akan bertentangan dengan alam, kalau yang kuat tidak menguasai yang lemah dan, yang lemah mencoba menyamai yang kuat.

Ideologi yang Ambiguitas

Ideologi anti-imperialisme mendapat sifat efektifnya karena kemungkinannya mempunyai dua arti atau lebih. Ideologi itu mengacaukan pengamat yang selalu dalam keadaan ragu, apakah ia berhadapan dengan ideologi imperialis atau dengan ungkapan politik status quo yang sesungguhnya. Dalam zaman kita, ideologi menentukan nasib diri suatu bangsa dan ideologi PBB melakukan fungsi yang sama. Sejak awal perang dingin, ideologi ini bergabung sampai pada taraf yang terus meningkat, ideologi perdamain, pengendorang ketegangan, dan peredaran.

Prinsip penentuan nasib diri sendiri suatu bangsa seperti yang di artikan Woodrow Wilson membenarkan pembebasan bangsa-bangsa di eropa tengah dan timur dari dominasi asing. Secara teoritis, prinsip itu tidak saja menentang status quo imperium, akan tetapi terhadap imperialisme dalam bentuk apa pun, apakah itu di pihak negara-negar yang di bebaskan. Namun, penghancuran tata imperium lama segera menimbulkan penentuan nasib diri sendiri, imperialisme baru.

Daftar Pustaka

 Thompson, kenneth W. Politics Among Nations: the srtuggle for power and peace. Alfred A. Knopf Inc.

Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire. The Modern Library Edition. Jilid II, hal 1235.

Demosthenes. For the Liberty of The Rhodians. Hal 10-11.

Read More