Model-model Demokrasi

              

PENGERTIAN

Demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Menurut robertson demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat berkuasa. Demokrasi dalam bentuk sempit di berikan pandangan oleh joseph schumpeter (1950), yang memandang demokrasi sebagai metode untuk memilih pemimpin, dia mengatakan “demokrasi adalah tatanan institusional untuk mendapatkan keputusan politik di mana individu mendapatkan keputusan untuk memutuskan melalui persaingan mendapatkan suara rakyat”. Dari pendapat kedua ilmuan diatas robert dahl yang merupakan ilmuan politik di harvard university mendefinisikan demokrasi adalah tipe sistem politik yang ideal, di mana warganegara punya kesempatan untuk:

1. Merumuskan preferensinya
2. Menunjukkan reperensinya kepada sesama warga dan pemerintah dan
3. Preferensinya dipertimbangkan secara setara oleh pemerintah.

Karene tidak adanya sistem yang menganut secara ideal maka dahl menggunakan istilah poliarki untuk menyebut demokrasi.

Poliarki mempunyai ciri-ciri:

1. Kontrol atas keputusan pemerintah diberikan kepada pejabat terpilih sesuai dengan konstitusi.
2. Pejabat di pilih lewat pemilu yang bebas, adil, dan berkala.
3. Semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam pemilu.
4. Semua orang dewasa berhak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat.
5. Warga negara berhak mengeksprikan diri secara bebas mengenai soal-soal politik.
6. Sumber informasi alternatif tersedia secara babas dan legal.
7. Semua orang berhak: membentuk partai, kelompok penekan, dan asosiasi lain yang independen dari negara.

PENDEKATAN  KLASIK  UNTUK  DEMOKRASI

Zaman kono dan Demokrasi

Nilai-nilai egalitarian oleh bangsa yunani ada tiga faktor

Pertama, koneksi warga kelas rendah dengan militer memungkingkan mereka untuk mendapatkan status sosioekonomi yang lebih baik, dan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan komunal.

Kedua, setelah polis athena bergerak menjadi “kekuatan dunia”yang baru, institusi tata pemerintahan lama dan distribusi kekuasaan lama menjadi dipertanyakan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertugas di polis dan “apa peran yang harus dimainkan rakyat dalam keputusan yang berpengaruh langsung atas keamanan dan masa depan mereka”.

Ketiga, kerajaan yang mendapat banyak kekayaan, yang dikumpulkandan memungkinkan untuk pengeluaran ekstra untuk program domestik ketimbang hanya pada militer. Sarjan klasik seperti plato dan aristoteles memperdebatkan kegunaan dan kebaikan demokrasi murni. Terkadang demokrasi itu di anggap sebagai bentuk konvensional dan terkadang sebagai bentuk kekuasaan populer yang korup.

Plato dipandang sebagai oponen (lawan) demokrasi, meski dia adalah penganut pemikiran politik socrates, yang yakin dirinya adalah “sahabat demokrasi dan pejuang sahabat yang terbuka”. Alasan untuk gagasan ini ada dalam ide plato bahwa demokrasi menaikkan pencairan kebebasan setinggi mungkin, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerusakan dalam tatanan masyarakat. Jadi, dia memilih kekuasaan monarki yang dipimpin para raja-filsup

Aristoteles muridnya plato sepakat dengan plato bahwa monarki  yang dipimpin oleh para raja-filsup adalah rezim yang terbaik. Menurut aristoteles politik demokrasi adalah soal menguasai dan dikuasai pada saat yang sama. Aistoteles menyebut tiga tipe rezim ideal: aristokrasi, monarki, dan polity. Aristokrsi adalah kekuasaan oleh orang elit, dan dia mudah berubah menjadi oligarki jika tidak dijaga dengan benar. Aristoteles memandang monarki sebagai rezim yang tidak stabil yang akan  lekas berubah menjadi tirani, dan karena itu, meski merupakan tipe yang sqangat diinginkan, ia tidak praktis. Polity adalah rezim yang paling baik dari segi praktis, dan merupakan perpaduan dari prinsip aristokrasi dan demokrasi.

Demokrasi partisipantoris dan Demokrasi Langsung

Ide demokrasi parsipatoris, atau demokrasi langsung berakar dari yunani kuno (460 SM), di mana kekuasaan pemerintah dijalankan oleh rakyat dan bukan melailui kelompok perwakilan terpilih. Negara kota athena mengadopsi bentuk sistem politik ini untuk memberikan kepada warganya kesempatan berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan keputusan negara.

Beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun demokrasi partisipatoris atau demokrasi langsung memungkinkan warga untuk mengatur dirinya sendiri, model ini mungkin rumit dan memperlambat proses pembuatan keputusan. Di antara banyak bentuk demokrasi yang telah berkembang sejak peradaban yunani kuno dan romawi kuno, demokrasi parsipatoris atau demokrasi langsung dipandang sebagai tipe yang paling dekat dengan bentuk demokrasi ideal yang memberikan kesempatan pada warga untuk berpartisispasi langsung secara penuh dalam proses pengambilan keputusan dari pemerintah mereka (mezy,2008).

Republik atau Demokrasi Representatif

            Bentuk republik atau demokrasi representatif (perwakilan), berakar pada karya bangsa kuno. Di mulai pada abad ke-5 SM, bangsa romawi kuno, yang di ilhami oleh sistem pemerintahan yunani, mengembangkan bentuk pemerintahan baru yang disebut republikanisme yang  juga disebut demokrasi perwakilan. Mezey berpendapat adapun ciri-ciri sistem pemerintahan ini, (a) kebijakan publik dibuat oleh perwakilan rakyat itu sendiri; (b) perwakilan itu dipilih oleh warga yang disebut kelompok konstetuen; (c) warga dewasa bisa memberikan suara, setiap orang mempunyai satu suara; (d) perwakilan “mempertanggungjawabkan tindakannya kepada orang-orang yang memilihnya dan dapat diganti pada pemilu berikutnya. James madison, salah satu pendiri amerika serikat, dan filsup seperti jhon look dan alexis de tocqevelli, lebih memilih model pemerintahan ini, di mana keputusan tidak di buat langsung oleh warga melainkan oleh perwakilan yang lebih berpengetahuan dan dipilih rakyat. Penting menyebutkan bahwa madison mempertemukan republikanisme dengan representasi, madison mendefenisikan pemerintahan republik sebagai pemerintahan yang harus demokratis tetapi tidak sampai poin bahwa persoalan publik harus sampai “dailakukan warga sendiri”. Secara umum “ perwakilan yang dipilih akan melindungi hak rakyat secara lebih baik ketimbang jika rakyat melakukan sendiri”. Sekarang  jerman, kanada, inggris dan belgia menggunakan sistem tata pemerintahan  demokrasi ini.

MODEL DEMOKRASI KONTEMPORER

Poliarki

Ide poliarki diasosiasikan oleh robert dahl. Dalam bukunya A Preface to Demokratc Theory, dahl mendefenisikan poliarki sebagai sistem kekuasaan minoritas yang terbuka, kompratif dan pluralistik. Dahl berpendapat bahwa poliarki adalah kondisi yang diperlukan dan dasar dari demokrasi.

After Revolutian Authoritative good society, dahl membahas tujuan dan fungsi poliarki sebagai pengambilan keputusan. Secara spesifik, dia menekankan poliarki memberiakan kesetaraan poltik lebih besar dan kedaulatan populer dan sebagai mdel demokratis terbaik dalam merefleksikan partisipasi di era modern atau masyarakat pluralistis. Menurut dahl poliarki itu penting utuk pembentukan proses demokrasi. Dalam karyanya, dahl menyebutkan poliarki sebagai rezim membutuhkan tujuh institusi politik yaitu: pejabat ynag dipilih, pemilu yang bebas dan adil, hak pilih inklusuf, hak untuk mencalonkan diri, kebebasan berekpresi, dan kebebasan media.

Lebih jauh dahl menginterpretasikan poliarki sebagai sistem hak. Secara spesifik , dia menyebut hak ini sebagai penting dalam melindungi dan menjamin institusi politik poliarki hak-hak tersebut sebagai berikut: (a) kesetaraan politik (b) partisipasi efektif dan (c) pendidikan pemahaman dalam kehidupan politik ekonomi.

Demokrasi, Mayoritas, atau Westmister

Istilah westmister digunakan oleh Arend Lijphart. Lijphart memberikan 10 ciri khas demokrasi ini:

1. Konsentrasi kkuasaan eksekutif ada disatu partai dan mayoritas: kabinet penguasa terdiri dari satu partai mayoritas dan tidak memasukkan partai minoritas.
2. Dominasi kabinet: kabinet yang terdiri dari partai mayoritas yang kohensif, dapat dengan percaya diri mengesahkan legeslasi.
3. Sistem dua partai: pemerintah dikuasai oleh dua partai .
4. Sistem pemilih disporposional dan mayotarian: pemilu berfungsi sesuai dengan first past the post system.
5. Pluralisme kolompok kepentingan.
6. Pemeintahan uniter dan tersentralisasi: pemerintah lokal adalah bagian dari pemerintah        pusat.
7. Konsentrasi kekuasaan legeslatif ada da badan legeslatif satu kamar (unikameral).
8. Fleksibilitas konstitusi.
9. Tidak ada judicial review.
10. Bank sentral dikuasai/ dikendalikan oleh badan eksekutif: model ini bank di kontrol oleh            kabinet dan tidak independen.

Negara dengan model ini cenderung masyarakatnya yang homogen, misalnya saja negara yang menganut sistem ini astralia, selandia baru, dan negara bekas jajahan inggris di asia dan afrika.

Demokrasi konsensual

Demokrasi konsensual oleh lijphart dipandang sebagai demokrasi yang lebih baik didalam masyarakat kultural heterogen atau biasa kita sebut masyarakat plural

Lijphart memberiakn 10 ciri khas dari bentuk demokrasi ini:

1. Kekuasaan eksekutif di bagi dalam kabinet koalisi yang luas.
2. Penyeimbangan kekuasaan legeslatif terhadap eksekutif.
3. Sistem multi partai.
4. Representasi proporsional.
5. Korporatisme kelompok kepentingan.
6. Bikameralisme yang kuat.
7. Kekuatan konstitusional.
8. Judicial review.
9. Bank sentral: adanya indenpendensi bank sentral.

Demokrasi konsosiasional

Demokrasi konsosiasional adalah bentuk spesifik dari demokrasi konsensual yang dikemukakan oleh lijphart dalam bukunya, the politics of accomomodation, sebagai solusi untuk masyarakat yang sangat terpecah berdasarkan garis etnis, agama atau kultural. Secara spesifik, lijphart mengatakan bahwa solusi untuk masyarakat yang sangat terpecah seperti di belanda adalah sisitem pemerintahan di mana kelompok berbagi kekuasaan di dalam konstitusi. Gagsan representasi kelompok adalah kunci dalam pandangan lijphart tentang cara mencapai demokrasi, dan model demokrasi konsosional akan memberikan lebih banyak ruanag partisipasi kelompok dan suara untuk minoritas.

Demokrasi Delegatif

Demokrasi delegatif diperkenalkan oleh guillermo o’donnell pada tahun 1994 yang mendeskripsikan demokrasi delegatif:

            “Demokrasi delegatif didasarkan pada premis bahwa siapapun yang memenangkan pemilu   presiden akan berhak untuk memerintah berdasarkan apa yang dianggapnya cocok, dan dia dibatasi oleh fakta adanya relasi kekuasaan dan oleh masa  jabatan yang telah diterapka oleh   konstitusi. Presiden adalah perwujudan dari bangsa dan penjaga utama negara dan pihak yang mendefenisikan kepentingan bangsa”.

Kebijakan demokrasi ini mungkin tidak merefleksikan janji-janji yang dibuat selama kempanye kandidat, setelah terpilih, adalah oranag yang akan menentukan apa yang tepat bagi suatu bangsa. Demorasi delegatif  banyak dijalankan di negara bekas otoriter, negara-negara ini tidak berkonsolidasi atau diinstitusionalisasikan, namun mereka menolak kembali keotoritarisme. Demokrasi delegatif bersifat mayotarian dan mengadakan pemilu yang jujur dan adil.

Demokrasi delegatif mirip dengan demokrasi perwakilan dalam hal bahwa demokrasi perwakilan. Dalam hal bahwa demokrasi perwakilan Memiliki elemen delegasi: ”melalui beberapa prosudur, satu kelompok memberi otoritas kepada orang untuk berbicara atas namanya dan berkomitmen pada keputusan dari kelompok yang mereka wakili”. Presidan dalam demokrasi delegati membuat upaya sadar untuk memngganggu perkembangn institusi yang memberikan akuntabilitas horizontal karena mereka percaya bahwa institusi semacam itu adalah hambatan institusionalisasi yang lemah dalam demokrasi delegatif pada gilirannya memungkinkan pembuatan proses kebijakan menjadi cair. Hal ini memperbesar kemungkinan kesalahan, implementasi yang sembarangan, dan konsentrasi tanggung jawab atas hasil pada presiden.

Model delegatif o’donnell di kritik karena tidak bisa menjalankan “mengapa beberapa presiden lebih sukses ketimbang presiden-presiden lain dalam memajukan perbaikan ekonomi” dan karena mengabaikan arti pentinga setting politik institusional dimana reformasi itu berlangsung. Pinizza menekankan arti pentingnya menjelaskan “konsteks politik di mana kekuasaan presiden beroperasi, pentingnya pembentukan koalisi dan pembatasan informal dan institusional terhadap kekuasaan.

Demokrasi Deleberatif

Demokrasi deleberatif adalah ide bahwa hukum yang sah berasal dari pertimbangan publik dari warga negara, demokrasi deleberatif menghadirkan “cita-cita otonomi praktis warga negaranya”(bohman & reght,1997). Demokrasi deleberatif mempromosikan legitimasi keputusan kolektif penciptaan pengakuan legitimasi dan niat baik demokrasi bersam dengan proses yang jujur akan menciptakan stabilitas jangkan panjang, karakteristik positif lain dari demokrasi delebertif adalah dia mendorong persfektif publik terhadap isu publik. Menurut macedo, demokrasi deleberatif  juga mempromosikan ras saling hormat dalam pembuatan keputusan serta mampu mengoreksi kesalahan masa lalu. William simon yakin bahwa agenda demokrasi deleberatif terlalu luas dan ia terlalu menekankan keadaban dalam setiapa isu yang melemahkan energi dari sebagian kelompok. Terkhir, demokrasi deleberatif dikritik karena mengasumsikan adanya rasa kedekatan atau solidaritas antarpartisipan yang dalam kenyataanya sangat sedikit ada di banyak negara.

Otonomi Demokratis.

Demokrasi sebagai ide menawarkan suatu kerangka yang mengklaim bahwa ada cara yang fair dan adil dalam menegosiasi nilai-nilai dan memperdebatkan nilai-nilai. Demokrasi tidak menawarkan solusi untuk semua ketidakadilan dan bahaya, namun dengan demokrasi menawarkan lini perlindungan wal untuk dialog publik tentang soal-soal umum serta menawarkan panduan proses pengembangan politik ke arah institusional.

Konsep otonomi mengimplikasikan kemampuan manusia untuk bernalar secara sadar self-refiektive dan menentukan diri sendiri. otonomi demokrasi karena itu mengharuskan orang untuk menunaikan hak dan kewajiban di dalam spesifikasi kerangkan politik yang menciptakan dan membatasi kesempatan yang tersedia bagi mereka(held 1996). Otonnomi demokrasi mengharuskan tersedianya informasi yang terbuka  untuk menjamin keputusan tentang publik terus diinformasikan ke khalyak umum dan otonomi demokrasi memperkenalkan mekanisme baru untuk menjamin partisipasi yang mencerahkan seperti umpan balik voter dan juri warga negara, peningkatan akuntabilitas dalm kehidupan publik dan privat serta kerangka institusional yang refresip terhadap eksperiman bentuk organisasi. Dalam otonommi demokrasi warga negara harus menerima keputusan yang demokratis dalam berbagai situasi kecuali situasi itu melanggar HAM.

Prinsip otonomi dapat menjadi basis suatu sistem yang menekankan pada pengurangan dan pengubahan ketimpangan di dalm masyarakat melalui proses dua sisi dari demokrasi, hanya sistem semacam ini yang dapat menikmati legetimasi berkelanjutan dari kelompok-kelompok di luar kelompok yang memiliki privilase.

Sumber:

Marijan kacung, Ilmu politik dalam paradigma abad ke-21, kencana prenada media groub. Jakarta

Budiarjo mirriam, dasar-dasar ilmu politik, gramedia pustaka utama, jakarta