BAB I:
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Lahirnya Ilmu Ekonomi Politik
Jika
di perhatikan dari latar belakang sejarah, sebenarnya disiplin ekonomi politik
ini sudah sangat tua. Hubungan ekonomi dan politik ini sudah dibahas oleh
filsuf yunani kuno seperti Aristpoteles. Pembahasan dan pengaplikasian ekonomi
politik lebih berkembang di abad ke-14, saat terjadinya transisi kekuasaan raja
kepada kaum saudagar, yang lebih di kenal dengan era merkantilisme. Praktik
yang di lakukan para saudagar yang sangat merugikan petani tidak di sukai
Francis Quesnay, yang pandangannya di kenal dangan sebutan fisiokratisme.
Ilmu
ekonomi peolitik baru memperoleh bentuk pada abad ke-18, sejak di tulisnya The Wealth Of Nations oleh ekonom klasik
Adam Smith ada tahun 1776. Selain Smith, David Ricardo jauh lebih awal
mengembangkan disilin ilmu ini (1772-1823), ricardo menulis Essay On The Influence Of A Low Prince Of
Corn on The Profit of Stock pada tahun 1815. Pakar klasik lain yang juga
cukup intens membahas ekonomi politik adalah Thomas Malthus (1766-1834) dan
Jhon Stuart Miil (1806-1873). Pemikiran Malthus dapat di ikuti dari bukunya,
yaitu Principles of Political Ekonomy dan
Defenitions Of Political Ekonomy (1827),
sedangkan Jhon Stuart Miil dapat dilihat di bukunya Principles of Political Ekonomy With some of Their Aplication to Social
Philosopy (1848).
Pada
masa klasik, antara ilmu ekonomi dan politik masih menyatu. Tetapi kemudian di
tangan tokoh-tokoh neoklasik,ilmu ekonomi makin berkembang berkat “bantuan”
dari ilmu matematika (terutama kalkulus) dan ilmu statpistika, sedang ilmu
politik relatif berjalan di tempat. Sejak itu ilmu ekonomi “bercerai” dengan
ilmu politik, dan pakar-pakar ekonomi Neoklasik meresmikan ilmu ekonomi sebagai
di siplin ilmu tersendiri.
B.
Kaitan
Antara Ekonomi dan Politik
Caporaso
dan Livine (1993), menyimpulkan bahwa poliik merujuk pada aktivitas-aktivitas
dan institusi yang terkait dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif
ublik untuk masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Menurut Mohtar Mas’oed
(1991), dalam lemaknaan lolitik sebagai otoritas, hubungan ekonomi dan lolitik
dalat di terjemahkan ke dalam isu
ubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Ekonomi terkait dengan lenciltaan dan
pendistribusian kekayaan, sedangkan politik terkait dengan penciptaan dan
pendistribuasian kekuasaan. Kekayaan terdiri dari aset fisik (tanah) dan
non-fisik (SDM), sedangkan kekuasaan bisam muncul dalam bentuk militer, ekonomi
dan psikologis. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan menghasilkan suatu hasil
tertentu secara paksa. Jadi walaupun kekuasaan bisa terwujud dalam berbagai
bentuk, bentuk aslinya adalah daya paksa. Namun mas’oed memperingatkan bahwa
ilmu ekonomi tentang kekayaan dan ilmu politik tentang kekuasaan hanya untuk
tujuan analitis, dalam dunia nyata antara kekayaan dan kekuasaan tak
terpisahkan.
C.
Defenisi
Ekonomi Politik
Dari
judul buku yang di tulis Martin Staniland what
is political Ekonomy? A study of Social Theory and anderdevelopment (1985),
kita segera mengetahui makna dari ekonomi politik tersebut, yaitu: sebuah studi
tentang teori sosial dan keterbelakangan. Lebih lanjut, Staniland menguraikan
tentang ekonomi politik tersebut sebagai berikut: “mengacu pada masalah sosial:
hubungan antara olitik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori
maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses
tersebut saling terkai dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkai”.
D.
Pendekatan
Politik Ekonomi dan Ekonomi Politik
Menurut
staniland (1985), pembauran antara ilmu ekonomi dan ilmu politik bisa
menghasilkan salah satu dari dua analisi berikut: (1) metode analisis politik
ekonomi, yaitu penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk
memahami permasalahan-permasalahan ekonomi, dan (2) metode enalisis ekonomi
politik, yaitu penerapan cara pendekatan yang bersumber dari teori ekonomi
untuk memahami masalah-masalah politik.
Dalam
metode analisis politik-ekonomi, teori politik di manfaatkan untuk memahami
berbagai permasalan ekonomi, sebab berdasarkan teori ekonomi belaka tak mampu
menerangkan secara memuaskan bagaimana suatu peristiwa ekonomi terjadi;
bagaimana suatu proses ekonomi muncul; atau bagaimana perilaku aktor ekonomi
dalam menghadapi proses ekonomi tertentu. Berbeda dengan pakar ekonomi murni,
pakar politik ekonomi, tidak akan berhenti pada analisis dari sekumpulan
variable atau parameter ekonomi pada saat mencoba memahami suatu peristiwa
ekonomi, tetapi juga akan menyelidiki siapa saja aktor yang terlibat yang
menyebabkan adanya perubahan dala varible atau parameter tersebut.
Berbeda
dengan pakar politik ekonomi, pakar ekonomi politik berusaha menjelaskan
tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor tertentu pada saat mereka melakukan
aktivitas politik. Menurut pakar ekonomi politik, di belakang kegiatan politik
aktor tertentu ada motivasi ekonomi yang mendasarinya.
BAB II:
EKONOMI POLITIK LIBERAL KLASIK
A.
Ekonomi
Politik Praklasik
Konsep
ekonomi politik baru terbentuk setelah munculnya pemikiran ekonomi dari james
Stuart, Adam Smith, dan kawan-kawan, seperti Robert malthus, Ricardo, serta
J.S. Mill pada akhir abad ke-18. Munculnya kaum klasik dapat di sebut sebagai
tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi, tepatnya ilmu ekonomi politik. Di katakan
demikian sebab di masa itu, ilmu ekonomi dan politik masih bersatu dalam
ekonomi politik.
Buku
tentapng ekonomi (politik) klasik yang paling banyak di kutip adalah buku Adam
Smith: an inquiry into the nature and
causes of the wealth of nations (1776). Padahal buku yang pertama yang
membahas tentang ekonomi olitik adalah: an
inquiry into the principles of political ekonomic yang ditulis James Stuart
tahun 1767, atau 9 tahun lebih awal dari tpulisan Smith. Selain dari dua buku
diatas, ide tentang keterkait ekonomi dan politik ditulis oleh Robert Malthus,
David Ricardo, James Miil dan Jhon Stuart Miil.
Konsep-konsep
ekonomi politik baru terbentuk setelah munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi
politik dari James Steuart, Adam Smith, dan kawan, seperti Robert Maltus, David
Ricardo, serta Jhon stuart mill pada akhir abad ke-18. Munculnya kaum klasik
dapat di sebut sebagai tonggak awal kelahiran Ilmu Ekonomi, tepatnya Ilmu
Ekonomi politik. Dikatakan demikian sebab di masa itu, ilmu ekonomi dengan ilmu
politik masih bersatu dalam Ilmu Ekonomi Lolitik.
Buku
tentang Ekonomi politik klasik yang paling banyak di kutip adalah buku Adam
Smith An Inquiry into the nature and
causes of the Wealth of Nation (1776). Padahal buku yang pertama membahas
tentang ekonomi politik adalah An Inquiry
into the Principles of Political Ekonomy yang di tulis oleh James Steuart
tahun 1767. Atau sembulan tahun lebih awal dari buku Adam Smith selain dari
kedua buku tersebut di atas, ide tentang keterkaitan antar ekonomi dan politik
juga bisa diikiti dari buku-buku yang di tulis Robert Malthus, David Ricardo,
James Mill dan Jhon Stuar Mill.
Tokoh-tokoh
kaum klasik di atas tidak hanya mengembangkan dan menulis buku tentang ekonomi
politik, tetapi sebagai orang yang paham tentang teori-teori dan konsep-konse
ekonomi, mereka dalam kehidu0an keseharian juga aktif berkecimung dalam dunia
politik. Misanya, Smith sering menjadi penasehat ekonomi kerajaan (Buchholz,
1990).
B.
PERSPEKTIF
EKONOMI POLITIK LIBERAL KLASIK
Pandangan
Tentang Kekayaan
Dalam
priniples of political ekonomic
(1848), Mill secara sfesifik membahas prinsip-prinsip dasar dari produksi,
distribusi, dan pertukaran kekayaan, serta implikasinya dalam kehidupan
bernegara. Penekanan yang sama di lakukan oleh pakar ekonomi politik lain,
yaitu Henry Faucett dalam Bukunya The
Manual of Political ekonomic (1883), yang mendefenisikan ilmu ekonomi
politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prisip yang mengatur
produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan.
Jika
kaum merkantilis mengidentikkan kekayaan dengan uang, bagi Smith kekayaan
adalah kemakmuran atau kesejahteraan. Walau pendapat Smitph dan kaum
merkantilis tentang kekayaan berbeda, namun kalau di perhatikan, keduanya
mendefenisikan kekayaan dalam arti sempit. Defenisi yang lebih luas diberikan
oleh Faucett, yang mengatakan bahwa kekayaa mencajup semua komoditas yang
mempunyai nilai tukar.
Menurut
mazhab sesialis, pendistribusian kekayaan berdasarkan pada prinsip “sama rata
sama rasa”. Oleh kelompok liberalis, pandangan sosialis, adalah hal yang lumrah
jika tiap orang memperoleh bagian yang berbeda-beda, yang justru perbedaan
inilah yang menjadi pemicu bagi setiap orang untuk maju.
Teori
Pembagian Kerja
Smith
menganjurkan adanya pembagian kerja. Dengan mencontohkan cara membuat peniti,
ia dengan sangat jelas mampu meyakinkan bahwa jika setiap orang mengerjakan
semua aktpivitaps pembauatan peniti mulai dari memotong kawat, meruncing,
hingga ke pemasangan kawat ke kepala peniti, maka hasil yang di peroleh tidak
seberapa. Namun jika ada pembagian kerja, di mana setiap orang mengerjakan
suatu bagian pekerjaan tertentu saja, maka hasil yang di peroleh jauh lebih
besar.
Teori
pembagian kerja tidak berlaku hanya untuk suatu tugas tertentu saja, tetapi
juga bisa di terapkan antarsektor dan antarnegara. Menurut teori keunggulan
absolut yang di kembangkan smith, setiap negara lebih baik berfokus
menghasilkan barang-barang yang bisa di produksi dengan biaya rendah di
negaranya, dan sebaliknya negara tersebut lebih baik membeli saja barang-barang
dari luar negeri, yang kalu di buat di dalam negeri harganya lebih mahal.
Khuluk
Manusia
Dalam
konsep-konsep yang di kembangkan kaum klasik ada asumsi bahwa manusia adalah
makhluk rasional yang akan berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai
pilihan yeng tersedia. Dalam the wealth
of natons, smith menjelaskan bahwa dalam upaya mengejar kepentingan pribadi
sifatnya tidak harus ekslusif. Kadang, untuk mengejar keentingan pribadi orang
justu harus bekerjasama dengan pihak lain dan saling membantu.
Mekanisme
Pasar
Pada
awalnya pasar diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dan produsen. Pada
masa sekarang pasar sudah berkembang menjadi jauh lebih rumit, mengintegrasikan
individu-individu dan kelompok-kelompok. Menurut Arthur Sheldon ada empat
sistem ekonomi:
1.
Mengembang
teknik untuk mengembangkan susmber-sumber yang langka.
2.
Membuat
insentif untuk berkonsentrasi pada metode-metode yang paling produktif.
3.
Menyediakan
alat-alat untk merakit dan mendistribusikan informasi.
4.
Menciptakan
prinsip-prinsip mengalokasikan ouput pada penggunaan yang paling penting.
Paham
Liberalisme.
Salah satu inti pemikiran politik
liberal klasik sesuai dengan pandangan Smith ialah bahwa tia pelaku ekonomi
(baik produsen maupun konsumen) haruslah di beri kebebasan untuk mengejar
kepentingan pribadinya masing-masing.
BAB III:
EKONOMI POLITIK SOSIALISME
EKONOMI POLITIK SOSIALISME
A.
Sosialisme
Sebelum Marx
Gagasan
sosialisme mulai dari Plato hingga Thomas More, Tomasso Campanella, Francis
Bacon, dan James Hurington dikategorikan sebagai sosialis utopis. Dikatakan
demikian sebab pemikiran mereka hanya di tuangkan dalam bentuk ide atau
gagasan, tetapi tidak di realisasikan dalam dunia realitas. Selain sosialisme
utopia, juga ada sosialisme komunitas yang dalam sejarah diprakarsia oleh
Robert Owen bersama Charles Fourier.
B.
Sosialis
Marx
Marx
sangat gencar mengkritik ekonomi pasar yang di kembangkan oleh adam Smith, Marx
membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan “busuk
dari dalam”. Dari segi moral, marx mengatakan bahwa kapitalisme mewarisi
ketidakadilan dari dalam sebab tidak peduli pada kepincangan dan kesenjangan
sosial dalam masyarakat. Dari segi sosial, marx memandang kapitalisme sebagai
konplik antar kelas, baik antar borjuis danngan proletar, maupuntuan tanah
dengan buruh tani, dan terutama sekali kapitalis dengan buruh. Dari segi
ekonomi, marx melihat bahwa kapitalisme tidak lain hanya sebagai alat dari para
kapitalis untuk mengejar laba, dan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk
mengeruk laba yang lebih banyak adalah dengan menekan buruh sekeras mungkin.
C.
Ekonomi
Politik Marxisme
Individu-individu
dalam ekonomi pasar bertindak secara independen sesuai kepentingan
masing-masing. Matriks dari keinginan-keinginan individu akan menentuka outcome di pasar. Perekonomian tidak
hanya bekerja memfasilitasi proses ini, tetapi, minimal secara ideal,
memprakarsai untuk memfasilitasi proses-proses tersebut.
Sebelum
kepentinagn ekonomi memainkan peran dalam politik, individu harus sadar tentang
kepentingan bersama mereka:
a.
Kepentingan
muncul dalam struktur produksi.
b. Kepentingan
yang muncul dalm masyarakat sipil secara implisit merupakan kepentingan kelas.
c. Kepentingan
tiap kelas bertentangan dan keberhasilan yang dicapai suatu kalas adalah
kegagalan bagi kelas lain.
d. Kepentingan
kelas yang yang timbul dalam produksi menjadi kepentingan politik yang terlibat
dalam perjuangan atas kekuasaan negara.
D.
Pendekatan
Politik Revolusioner
Pendekatan
pertama yaitu politik revolusioner, adalah jalan yang dianjurkan oleh Marx dan
Engels serta kemudia juga didukung sekaligus diprakteikkan oleh Lenin dengan
melancarkan revolusi Bolshevik di rusia. Dalam pendekatan yang paling radikal
ini, politik tidak merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mengompesasikan
keterbatasan masyarakat pasar seperti yang digunakan kaum klasik, melainkan
sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri.
E.
Pendekatan
Politik Kompromi Kelas
Jiak
bagi Marx yang penuh kekerasan adalah hal yang tidak terhindarkan, bagi pakar
marxian lainnya revolusi bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Ada
pendekatan lain yang lebih ilegant, yaitu pendekatan kompromi atau politik
kesepakatan kelas. Dengan politik pendekatan kompromi kelas, praktik politik
memerlukan partisiasi dalam institusi-institusi yang ada, kompromi, serta
strategi pemilihan umum dan sebagainya.
F.
Pendekatan
Teori Negara Marxian
Pendekatan
ketiga tentang hubungan antara ekonomi dan politik adalah melalui teori negara
marxian. Teori negara markxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi
terpolarisasi kedalam kelas-kelas yang terpisah. Bagi kelompok marpxian, negara
adalah bagian dari “super structur”
bungkus dari politik kaitalis yang responsif terhadap kkuatan ekonomi. Negara
adalah sebuah organ dominasi kelas dan opresi dari satu kelas terhadap kelas
lainnya.
Dalam
teori negara Marxian digunakan beberapa asumsi sebagai berikut: (1) bahwa
konflik yang tak terdamaikan ada di antara kepentingan-kepentingan kelas-kelas
yang terdapat dalam masyarakat, (2) konflik antar kelas tersebut mengancam ketertiban sosial, (3) utuk menciptakan ketertiban sosial perlu dirancang sebuah
organisasi sosial untuk memenuhi kepentinagan-kepentinagan ekonomi satu kelas
dan bukan kelas lainnya, (4) dengan demikian ketertiban sosial harus menindasan
salah satu kelas, (5) negara sebagai organ yang memelihara ketertiban sosial,
adalah sebuah organ penindas kelas.
BAB
IV: EKONOMI POLITIK RADIKAL: STRUKTURALISME DAN DEPEDENSIA
A. Munculnya Aliran Ekonomi Politik
Radikal
Ekonomi politik radikal
sebenarnya sangat bervariasi, tetapi secara sederhana dibedakan atas kelompok
strukturalisdan aliran depedensia. Berbeda dengan teori-teori barat yang lebih
fokus pada isu-isu tentang perkembangan atau pembangunan, oleh kelompok radikal
amerika latin yang di permasalahkan justru sebaliknya, yaitu tentang
keterbelakangan (underdepelovment), dan
di bahas adalah berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan dan
ketergantungan yang di alami negara-negara dunia ketiga.
Sebagai dampak dari hasil
penelitian ECLA yang di pimpin Prebisch, pada tahun 80-an muncul berbagai
kritik terhadap teori-teori dan konsep yang berasal dari barat. Kritik tersebut
kemudian menghasilkan sebuah “paradigma baru” ekonomi politik radikal, yang
mencakup berbagai pendekatan, termasik pendekatan ekonomi politik strukturalisme
dan pendekatan ketergantungan.
B. Ekonomi Politik Pendekatan
Sstrukturalisme
Karena hubungan perdagangan
internasional yang sangat pincang antara negara-negara dunia ketiga dengan
negara-negara industri maju, yang pada gilirannya melahirkan ketergantungan
negara-negara berkembang pada negara-negara maju, muncul banyak kritikan
terhadap perdgangan bebas sistem kapitalis. Kelompok pertama yang sangat gencar
melakukan kritik terhadap perdagangan bebas adalah kelompok strukturalis.
Menurut Sswasono (2003),
strukturalis adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural
sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi, sebagaimana di aut Neoklasik yang
dilandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan
ketat, dan pengtamaan pertumbuhan ketimbang pemerataan.
C.
Ekonomi
Politik Pendekatan Depedensia
a.
Paul
Baran
Dari
sekian banyak pakar, pencetus lahirnya aliran depedensia adalah Paul Baran.
Dalam On the political ekonomiy of
Backwardness (1952, paul baran berusaha menjelaskan berbagai faktor
penyebab keterbelakangan di dunia ketiga, terutama Amerika Latin. Dengan
memusatkan perhatian pada hubungan kelas antar rakyat banyak;eliet internal;
dan investor asing, ia melihat adanya kontradiksi antara imperialisme, proses
industrialisasi, dan ekonomi pembangunan umum di negara-negara terbelakang.
Dari
hasil penelitiannya, Baran mencatat bahwa keuntungan yang diuntungkan oleh
investasi MNCs melalui eksploitasi sumber daya di negara-negara miskin tidak di
nikmati secara merata. Tegasnya, keuntungan ini lebih banyak di nikmati oleh
segelintir eliet masyarakat saja.
b.
Andre
Gunder Frank
Dalam pandangan Frank, teoritikus Neoklasik dan
Marxis Ortodok memiliki pandangan yan sama tentang tesis bahwa kapitalisme
adalah tahap yang normal dan perlu salam pembangunan. Bedanya kalau kaum
Neoklasik berpendapat kaptalisme adalah tahap yang harus dilalui sebelum masuk
kedalam tahap selanjutnya, yaitu tahap sosialisme.
Teori
depedensia, sesuai namanya, berusaha menjelaskan tentang ketergantungan. Dalam
ketergantungan ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang dominan dan yang
bergantung (depedent). Dalam
menjelaskan ketergantungan ini, Frank mengumpamakan hubungan antara
negara-negara industri barat dengan negara-negara nonindustri Dunia Ketiga
laksana rangkain hubungn dominasi dan eksploitasi antara metropolis dan
satelit.
Sumber: Deliarnov, Ekonomi Politik: mencakup berbagai teori dan konsep yang komprehensif, jakarta, Erlangga, 2006
penting untuk tambah bahan tugas ekonomi politik tkas
ReplyDelete